Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom

Abstract

Beragam alasan yang disampaikan terkait pelaksanaan kebijakan pemekaran suatu daerah. Dimulai dari alasan pemerataan ekonomi, kondisi geografis yang terlalu luas, perbedaan basis identitas, dan kegagalan pengelolaan konflik komunal Pada dasarnya kebijakan pemekaran daerah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan di semua aspek pembangunan daerah, dan mencegah disparitas daerah inti dan pinggiran. Dalam perkembangannya, semakin terlihat bahwa sebagian besar alasan pemekaran daerah bertujuan politis untuk beberapa partai politik dan elite lokal dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Akhirnya banyak daerah pemekaran yang menjadi miskin dan membebani pemerintah pusat sehingga tujuan pemekaran agar suatu daerah menjadi daerah otonom tidak tercapai. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka khususnya calon Kota Maumere, serta keinginan masyarakat, dengan menilik berbagai pertimbangan sesuai dengan uraian kami di tentang otonomi daerah di atas, yang mendasari dan melatarbelakangi dilakukan sebuah kajian akademis. Dengan analisis evaluatif dangan pendekatan kuantitatif, dengan analisis kependudukan, analisis kemampuan ekonomi dan keuangan, serta indeks pelayanan publik, yang membandingkan faktor dan indikator yang sama antara calon daerah otonom dengan daerah induknya, atau daerah-daerah lain dalam satu provinsi atau dengan daerah-daerah otonom lainnya di wilayah Indonesia maka dilakukan pembobotan. Untuk pembobotan masing-masing variabel digunakan metode Analytical Hierarchy Proccess (AHP) di mana akan diminta pendapat para ahli yang berkompeten di bidang pengembangan wilayah dan pemekaran terkait urutan bobot masing-masing variabel. Setelah dilakukan pembobotan dan scoring terhadap nilai setiap indikator, maka diketahui tingkat kesiapan calon Kota Maumere untuk menjadi kota otonom, dengan hasil “Kurang mampu†untuk menjadi kota otonom.

Kata kunci: Pemekaran wilayah, Kota otonom, Kesiapan